Pendahuluan. Dalam dunia global, telematika telah diperkenalkan sejak tahun 1978 oleh Simon Nora dan Alain Minc dalam bukunya L’informatisation de la Societeyaitu telematique, yang memiliki arti gabungan dua kata telekomunikasi dan informatika. Seterusnya dalam perkembangan dunia telematika mengacu kepada polarisasi industri yang berkaitan pada penggunaan komputer dalam sistem telekomunikasi yang akhirnya digunakan pada berbagai macam bidang hingga ditetapkannya peran kesatuan yang terintegrasi dalam layanan publik pada sistem pemerintahan yaitu E-government. Sehingga telematika dikenal sebagai the new hybrid technology dikarenakan perkembangan teknologi digital ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Dimana awalnya, media masih belum menjadi bagian integral dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Fenomena umum atas pelayanan yang memakan waktu cukup panjang dalam penyelesaian permohonan keperluan masyarakat, menyebabkan evaluasi dilakukan dengan memberikan keputusan bahwa peran telematika adalah merupakan cara cepat dan tepat dalam memangkas birokrasi yang ada tidak terkecuali pada layanan pendidikan tinggi.
Membentuk pemerintahan yang bersih, tentu saja dimulai dari pola pikir dan alur pikir masyarakatnya, khususnya pada dunia pendidikan. Fenomena khusus atas pembelajaran dan pelayanan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam telematika dilaksanakan terintegrasi efektif pada mulai tahun 2008, tiga tahun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005, dengan rancangan implementasi 2016. Dimana pada Kemdikbud (saat itu), bermaksud memberikan layanan tepat waktu dan menghidari proses layanan berkepanjangan sehingga memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Hal ini adalah sesuai dengan memperhatikan pokok tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bangsa Indonesia harus terus menerus diupayakan realisasinya sehingga benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah pembangunan di segala bidang harus dilakukan secara terprogram, terarah, sistemik, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal itu adalah sesuai sebagaimana disampaikan UNESCO yaitu dampak terbesar dari perkembangan telematika di dunia ini justru akan menimpa sektor pendidikan (UNESCO, 1998).
Sesuai perkiraan UNESO bahwa puncak dari implementasi telematika dalam dunia pendidikan akan secara revolusioner berdampak pada terjadinya proses transformasi besar-besaran dalam proses mengajar-belajar di sekolah maupun pada lembaga atau institusi pendidikan formal lainnya, dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Zucker, 2008) menjadi kenyataan dan keharusan yang diterapkan. TI dan Broadcasting tidak hanya mempengaruhi dunia politik, artian berita, iklan dalam dunia bisnis, ekonomi dan lain-lainnya yang dapat menjadikan kesempatan usaha. Terlepas telah begitu banyaknya pihak yang menerapkan dan mengimplementasikan telematika dalam institusi pendidikannya, telematika, yang awalnya merupakan keperluan sekunder telah berubah sebagai keperluan primer bagi masyarakat dunia. Hal itu juga memberi peran lintas batas ruang dan waktu, paradigma layanan sistem manajemen nasional yang awalnya konvensional, atau mengggunakan komputer tetapi stand-alone dan melalui loket yang mengakibatkan antrian panjang menjadi pemikiran pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat agar terlayani dengan baik. Dimana salah satunya adalah membuat ruang layanan on-line baik dalam input-proses-output. Pendidikan Tinggi dibawah layanan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemrisekdikti) menjadi sebuah contoh peran pada dunia pendidikan adalah menjadi motor utama layanan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Pembahasan. Kecepatan perkembangan Telematika mengharuskan Kemristekdikti melayani IPO dalam kancah layanan publik agar mudah diakses sesuai norma yang berlaku sehingga memberikan kemudahan informasi publik. PTN dan PTS diwajibkan memanfaatkan IT, tidak terkecuali Lemhannas RI. Sinergi pendidikan dengan adanya teknologi informasi terutama telematika sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar di PT atau lembaga pendidikan. Banyak hal yang dapat dikaji terapkan dalam memudahkan dan memangkas birokrasi pemerintahan dalam PT. Proses tersebut menyebabkan isu birokrasi “dibawah tangan” yang dahulu berkembang menjadi berkurang, walau perlu banyak penyempurnaan, setidaknya data awal proses memudahkan layanan cukup memuaskan. Karena pemanfaat telematika di dunia pendidikan khususnya PT sangat diperlukan.
Diantara kegiatan tersebut adalah E-learning, E-Book, E-Journal, E-Library, E-Mail, Video teleconference,Tele-edukasi dan latihan jarak jauh dalam cyber system, E-News. Dampak positif adalah e-government yang dikembangkan sangat membantu dalam melaksanakan tugas menjadi lebih efisien, PBM dapat dilakukan di mana saja, Menjadikan hidup lebih mudah, Membuat jarak yang jauh menjadi semakin dekat, Tidak ada batasan waktu dan tempat dan Membuat manusia akan selalu belajar dengan teknologi dan perkembangan zaman. Tentu saja, hal negatif juga perlu diantisipasi yaitu penyalahgunaan teknologi untuk merusak data (crakcer) atau kejahatan cyber oleh orang yang tidak bertanggungjawab, Sangat mungkin terjadi kejahatan telematika sebagai kejahatan transnasional. Bahkan, meningkatnya kejahatan ditengah masyarakat, privasi tidak terlindungi karena selalu berhubungan dengan teknologi, aspek sosial sebagai mahasiswa turun karena jarang bertemu langsung (dimanjakan oleh teknologi) sehingga membuat manusia tampak lebih bodoh.
Tanggung jawab Kemristekdikti dalam memasuki era globalisasi ini yaitu harus menyiapkan dosen/peneliti/mahasiswa untuk menghadapi semua tantangan perubahan dimaksud dengan tetap mengedepankan proses taat azas. Kemampuan bahasa asing dan kemahiran di bidang komputerisasi adalah dua syarat wajib yang diminta harus dimiliki masyarakat dalam memasuki era global baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selain itu, ICT adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Wardiana, 2002), dioptimalisasikan dalam beberapa penggunaan dalam indikator penilaian seluruh dosen di Indonesia. Artinya informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan seperti deteksi plagiarism bagi karya ilmiah yang akan dipublikasikan.
Dengan demikian, bentuk tanggungjawab moral keterbukaan, semua aktifitas yang langsung mengarah kepada masyarakat sebagai standar kompetensi, penunjang administrasi, fasilitas pendidikan, alat pembelajaran, dan infrastruktur pendidikan, yaitu ajuan NIDN, NIDK, NUP, penelitian dan pengadian, ajuan prodi, karir dosen, Report Nilai, beasiswa, serdos dan hal lain yang juga memerlukan pertanggungjawabahn publik dalam penggunaan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut adalah sesuai dan peran telematika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dimana jumlah PT telah mencapai 4,546 PT, sehingga dengan teknologi informasi menjadi efisien dalam proses sehingga dapat memenangkan kompetisi. TELEMATIKA atau dikenal sebagai ICT yang pada akhirnya membantu peran pemerintah dalam membentuk pemerintahan bersih dan berwibawa. Layanan konvensional juga akan berkurang dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada, menyelamatkan aset dan hubungan internasional, mendidik budaya anti korupsi dan pelaporan yang taat azas.
Penutup. Untuk mencapai hal tersebut maka aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya pada Kemristekdikti harus mendapat apresiasi seluruh masyarakat pendidikan tinggi. Infrastruktur yang masih memerlukan percepatan harus segera tertangani dengan baik agar proses manual dapat dikurangi dan tertangani dengan baik. Walaupun pada kenyataannya belum sempurna, namun arah dan tujuan Negara dalam optimalisasi sarana dan prasarana pendukung harus diapresiasi dalam mencapai tujuan dan cita-cita Nasional Indonesia.
Reference
Banks, James A. (Editor). (2003). Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives. San Francisco: Jossey-Bass Publisher
BSI Geopolitik dan Wawasan Nusantara ISBN 978-602-14873-5-8, cetakan kedua tahun 2017
BSI Geostrategi dan Ketahanan Nasional ISBN 978-602-14873-6-5, cetakan kedua tahun 2017
BSI IPTEK ISBN 978-602-6662-03-3, cetakan pertama tahun 2017
BSI Sosial Budaya ISBN 978-602-6662-07-1, cetakan pertama tahun 2017
BSI Sosial Budaya ISBN 978-602-73965-9-3, cetakan pertama tahun 2017
BSI TANNAS, ISBN : 978-602-14873-6-5, cetakan kedua tahun 2017
BSI Sosial Budaya, ISBN : 978-602-73965-7-9, cetakan pertama tahun 2017
Kuntadi, Cris, SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan), ISBN: 978-602-04-2124-7, Cetakan kelima, Mei 2017
Paparan Pakar dalam Diskusi Panel Pakar BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional PPSA XXI Selasa 1 Agustus 2017
Term of Reference (ToR) untuk peserta dalam kegiatan Penyusunan Esai Bidang Sistem Manajemen Nasional PPSA-XXI Tahun 2017 Nomor : LP/051/VII/2017/DebiddikpimtknasUndang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005